Sejarah Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa

Sejarah Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa - Era Cultuurstelsel (tanam paksa) adalah masa penjajahan yang sebenarnya, dalam arti Negara Belanda sebagai Negara induk melakukan kebijakan kolonisasi terhadap Hindia Belanda. Belanda memiliki hak dan kuasa mengeksploatasi Hindia Belanda dengan legal tanpa tentangan dari Negara lain maupun kekuatan di dalam negeri. Dalam hal ini akhirnya Belanda berkuasa penuh atas seluruh wilayah Indonesia (sekarang), adalah “anugrah” karena pada saat yang sama Belanda sedang mengalami krisis keuangan akibat operasi-operasi militer yang dilancarkan baik di Hindia Belanda maupun di Belanda. Perang Jawa (1825-1830) berhasil menguras sebagian besar keuntungan Belanda yang didapat dari eksploatasi Jawa (tengah dan timur). Sementara Jawa merupakan daerah andalan sebagai  “ladang” emas akibat kesuburan tanah dan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Jawa sekali lagi harus dapat mendatangkan keuntungan, tidak hanya untuk mengganti keuntungan yang hilang karena ”perkara Jawa” tetapi yang lebih penting adalah untuk mendukung operasi militer di negeri Belanda karena munculnya Revolusi Belgia pada 1830. Perang ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus tersedia dalam waktu yang relative singkat. Belanda berusaha untuk menaklukkan Belgia pada 1831-1832, namun gagal. Dengan terpaksa Belanda mengakui kemerdekaan  Belgia pada 1839 . 
Perang Jawa, meskipun terjadi lebih dahulu dari kasus Belgia, perang ini berhasil menguras hamper seluruh keuntungan yang diperoleh Belanda di tanah jajahan. Berlarut-larutnya pertempuran dengan medan tempur yang sangat lebar serta keterbatasan penguasaan medan perang oleh pihak Belanda memaksa Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengatasi masalah tersebut. Kerugian yang diderita harus segera diatasi dan dikembalikan, maka Belanda terus memikirkan bagaimana mempercepat perolehan keuntungan yang hilang tersebut. 
Beragam pendapat dan pemikiran diajukan untuk mengatasi masalah financial tersebut, pada akhirnya pilihan jatuh pada usul van Den Bosch (1829) yang dirasa paling maksimal untuk mengembalikan kerugian yang diderita. Usulan tersebut diajukan kepada Raja Belanda dan diterima. Dan untuk memastikan bahwa usulan itu dapat dilaksanakan dan menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan van Den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda (1830-1833). Januari 1830 van Den Bosch tiba di Jawa untuk mengemban misi memastikan ide-idenya terlaksana dan mengeluarkan Belanda dari masalah keuangan.
System cultuurstelsel adalah penerapan kembali eksploatasi sumber daya alam dalam bentuk penyerahan wajib seperti yang pernah dilakukan VOC. Kegagalan system pajak tanah dijadikan alasan utama van Den Bosch untuk sekali lagi menerapkan system serah wajib atas komoditas tanaman yang dapat diekspor dan mendatangkan keuntungan maksimal. Ciri khas cultuurstelsel adalah kewajiban bagi rakyat Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk natura berupa hasil pertanian mereka. Syarat dan ketentuan culttuurstelsel tertuang dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834 no. 22.  Dalam praktek cultuurstelsel berbeda dengan syarat dan ketentuan tertulisnya. Di atas kertas ketentuan cultuurstelsel tidak terlihat merugikan justkyatru sebaliknya, rakyat akan diuntungkan. Berdasarkan ketentuan hanya sepertiga lahan (sawah) rakyat yang akan dipergunakan untuk tanaman komersil, dalam pelaksanaannya lahan y diperuntukkan bagi rakyat hanya sepertiga, sedan duapertiganya untuk tanaman komersil. Dalam ketentuan kegagalan panen karena factor alam dan hama akan ditanggung pemerintah colonial, tetapi pada kenyataannya semua kegagalan panen harus ditanggung oleh petani. 
Cultuurprocenten adalah insentif yang diberikan kepada pegawai Belanda maupun penguasa pribumi Bupati dan kepala desa agar mereka melaksanakan tugas dengan baik. Cultuurprocenten adalah tambahan bagian tertentu apabila para pejabat berhasil melampaui target produksi yang telah ditetapkan. Karena tidak ada aturan pelaksanaan tentang peningkatan produksi maka para pejabat mengambil langkah mudah dengan memperluas areal tanam. Secara tradisional para petani adalah klien (bawahan) para penguasa desa (patron) sehingga mereka harus mematuhi pimpinan (patron) mereka. Konsep inilah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan eksploatasi. Dengan cara demikian eksploatasi pedesaan Jawa dilakukan secara besar-besaran dan terstruktur, keuntungan besar terjamin. Pemerintah colonial berhasil mendapatkan komoditi ekspor dalam jumlah yang banyak dan berkelanjutan. Perubahan sosial terjadi di pedesaan Jawa. Tuntutan administrative memaksa pejabat colonial Belanda harus berada di “lapangan” untuk menjamin keterlaksanaan program. Keberadaan pegawai Belanda Eropa di tengah perkebun an akhirnya memaksa pejabat Jawa untuk mendampingi. Suatu hal yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa.
Pada budaya Jawa pedesaan hanya pejabat desa yang berinteraksi langsung dengan rakyat/petani, pejabat di atas kepala desa/lurah hanya mengeluarkan perintah yang akan dikerjakan oleh pejabat dibawahnya. Cultuurstelsel mengubah tradisi tersebut, mulai era itu rakyat dapat berinteraksi langsung dengan pejabat berwenang atau dalam hal ini interaksi buruh dan majikan terjadi secara massif. Hal itu juga berarti penjajahan atas Jawa (Indonesia) adalah nyata, pegawai Eropa sebagai “tuan” benar-benar ada dan “memrintah” tanah Jawa (Indonesia) Dengan segera pengaruh kebijakan cultuurstelsel dapat dirasakanbagi pihak Belanda. Keuangan Belanda menjadi stabil, Belanda berhasil membayar hutang yang dibuatnya selama kasus Belgia, bahkan Belanda dapat membiayai pembangunan negaranya dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya.
Perekonomian Belanda tumbuh dengan signifikan, Belanda tidak lagi menjadi Negara yang  terbelakang dan miskin di Eropa. Namun demikian apa yang dialami Belanda tidak terjadi di pedesaan Jawa. Cultuurstelsel yang di atas kertas sangat ideal, dalam pelaksanaannya sebaliknya, penderitaan rakyat Jawa segera terlihat.  Sepuluh  tahun setelah pemberlakukan cultuurstelsel masalah segera nampak. Penderitaan rakyat  Jawa terutama pada wilayah perkebunan tebu segera tampak. Terjadi kekurangan beras sebagai akibat areal penanaman padi yang menyusut bahkan tidak ada sama sekali. Ketersediaan beras sebagai bahan pakan utama penduduk Jawa tidak hanya karena kurangnya areal tanam tetapi juga tidak terawatnya tanaman padi akibat penduduk diminta merawat tanaman tebu. Perawatan tanaman tebu menyita waktu penduduk sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk mengurus tanaman padi.  Kelangkaan padi membuat harga jual padi menjadi mahal, gejolak harga tidak terkendali. Tahun 1844 terjadi gagal panen akibat hama, disusul bencana kelaparan di Grobogan dan Cirebon. Wabah penyakit berjangkit hampir di seluruh
pesisir utara Jawa. Tahun 1849-1850 wabah kelaparan meluas di Jawa Tengah, sementara dalam situasi buruk itu pemrintah colonial melakukan penaikan pajak. Kesengsaraan dan penderitaan rakyat pribumi memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan pula. Keputusasaan rakyat pribumi diwujudkan melakukan pembakaran ladang tebu, menolak membayar pajak, kabur dari perkebunan sampai melakukan gerakan kekerasan terhadap pejabat desa maupun pegawai Belanda. Di pihak Belanda juga muncul kritik setelah penderitaan pribumi Jawa dipublikasikan di Belanda. Douwes Dekker yang pernah menjadi Resident Lebak dan Probolinggo melalui karyanya Multatulli mengungkapkan kesaksiannya atas penderitaan pribumi Jawa. Penentangan terhadap kebijakan cultuurstelsel muncul, terutama setelah kelompok liberal memenangkan mayoritas kursi pada parlemen Belanda. Kaum liberal yang terdiri dari pengusaha dan orang-orang kaya menuntut penghentian cultuurstelsel dan peran pemerintah yang sangat dominan di tanah jajahan.

Kelompok liberal mendesak dilakukannya pembaharuan dalam mengelola tanah jajahan yaitu dengan mengurangi peran pemerintah terutama dalam urusan perekonomian tanah jajahan, dihapuskannya pembatasan bagi pihak swasta untuk mengeksploitasi tanah jajahan dan pengakhiran pemerasan dan penindasan terhadap rakyat pribumi.  Namun demikian tidak mudah memaksa pemerintah mewujudkan tuntutan kelompok liberal. Setelah melalui serangkaian perdebatan yang panjang disepakati cultuurstelsel akan dihapus secara bertahap, mulai dari komoditi yang paling sedikit mendatangkan keuntungan. Secara berturut penghapusan cultuurstelsel diberlakukan atas lada 1862, cengkih dan pala 1864, nila, teh dan kayu manis 1865, tembakau 1866; sementara kopi dan tebu adalah komoditi terakhir yang dihapuskan melalui pengelolaan cultuurstelsel karena kedua tanaman ini adalah komoditi yang paling mnguntungkan.[gs]  

Related Posts: