Langkah Langkah Penelitian Ilmu Sejarah atau Metode Sejarah

Langkah Langkah Penelitian Ilmu Sejarah atau Metode Sejarah - Prosedur kerja seorang peneliti sejarah dalam mengkaji masa lampau berkisar pada langkah-langkah; (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan. Kelima langkah ini kemudian diringkas dalam empat kegiatan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kuntowijoyo (1995: 90-92) menyarankan, sebaiknya topik atau objek kajian dipilih berdasarkan: (1) kedekatan emosional, dan (2) kedekatan intelektual. Hal ini penting karena orang akan bekerja dengan baik bila senang dan mampu. Bila Anda dilahirkan di sebuah kota tertentu dan ingin berbakti pada kota di mana anda dilahirkan, menulis tentang kota sendiri adalah paling strategis. Perlu diyakini bahwa tulisan itu berharga. Dalam sebuah kota banyak masalah yang bisa diangkat, seperti pertanahan, ekonomi, politik, demografi, mobilitas sosial, kriminalitas, dan lain-lain.

Masih menurut Kuntowijoyo (1995: 90-91) menyatakan bahwa pemilihan topik perlu memperhatikan empat kriteria sebagai berikut.Pertama, nilai bahwa topik harus sanggup memberikan penjelasan atas sesuatu yang berarti.Kedua, keaslian yaitu belum ada peneliti lain yang meneliti dan jika objek telah dikaji oleh peneliti terdahulu, maka Anda harus yakin bahwa (1) ada evidensi baru yang sangat substansial dan signifikan, (2) intepretasi baru dari evidernsi yang valid dan dapat ditunjukkan. Ketiga, kepraktisan yaitu penelitian harus dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) keberadaan sumber dapat diperoleh tanpa kesulitan, (2) sumber dapat dimanfaatkan tanpa adanya tekanan, (3) kemampuan untuk memanfaatkan sumber, (4) ruang lingkup pemanfaatan (makalah, laporan, buku, tesis). Keempat, kesatuan yaitu kesatuan tema yang memberikan suatu titik tolak, arah dan tujuan tertentu.
  • Heuristik. Sumber-sumber sejarah tidak dapat melukiskan sejarah serba objek seluruhnya.Sumber sejarah hanyalah mengandung sebagian kecil kenyataan sejarah.Atau tidak dapat merekan peristiwa secara keseluruhan (Ali, 2005:16). Sumber sejarah atau dapat juga disebut data sejarah (Kuntowijoyo, 1995:94) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Proses pencarian dan pengumpulan sumber sejarah atau data sejarah inilah yang disebut dengan heuristik (Hariyono, 1995:54). Sumber sejarah adalah semua peninggalan manusia (peninggalan sejarah) dari masa lampau. Peninggalan sejarah dapat berupa benda-benda, seperti bangunan (candi, patung, masjid, makam), peralatan hidup (senjata, tombak, keris, gamelan), perhiasan (emas, perak, perunggu, dll) dan juga dapat berupa tulisan, seperti prasasti, karya sastra, dokumen. Menurut jenisnya: Pertama, sumber tertulis (tekstual), yaitu keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Sumber tertulis ada 3 macam, yaitu: 1. Sumber tertulis sezaman dan setempat. Maksudnya sumber tertulis itu ditulis pada waktu terjadinya peristiwa sejarah dan berasal dari lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Prasasti Yupa tentang Kerajaan Kutai (Abad ke-4 Masehi). Prasasti ini ditulis atas perintah Raja Mulawarman (sezaman dengan Kerajaan Kutai) dan ditemukan di sungai Muarakaman Kutai (setempat dengan kerajaan Kutai).2. Sumber tertulis sezaman tetapi tidak setempat. Maksudnya sumber tertulis itu ditulis pada waktu terjadinya peristiwa sejarah tetapi bukan berasal dari daerah terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Kitab Ling Wai Taita karya Chou Ku Fei tahun 1178 tentang Kerajaan Kediri. Sumber ini sezaman dengan Kerajaan Kediri (Abad 10-12) tetapi berasal dari Cina (tidak setempat).3. Sumber tertulis setempat tetapi tidak sezaman .Maksudnya sumber tertulis itu berasal dari daerah/lokasi terjadinya peristiwa sejarah tetapi ditulis jauh sesudah terjadinya peristiwa sejarah. Contoh: Kitab Babad Tanah Jawi yang ditulis pada zaman Kerajaan Mataram Islam tetapi isinya tentang akhir Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang yang tidak sezaman dengan masa Kerajaan Mataram Islam. Kedua, Sumber lisan (oral): keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ketiga. Sumber benda (korporal): sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya: fosil, senjata, candi. Keempat, Sumber rekaman yang berbentuk foto dan kaset video. Misalnya: foto peristiwa proklamasi kemerdekaan. Menurut tingkat pemerolehan: Sumber primer (pertama): peninggalan asli sejarah yang berasal dari zamannya. Misalnya: prasasti, candi, masjid. 2. Sumber sekunder (kedua): benda-benda tiruan dari benda aslinya, seperti prasasti tiruan, terjemahan kitab-kitab kuno.. 3. Sumber tersier (ketiga): berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung.
  • Kritik. Apabila seorang sejarawan telah berhasil mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang akan menjadi bahan dari cerita sejarahnya, maka langkah berikutnya yang perlu dikerjakan ialah menilai, menguji atau menyeleksi sumber-sumber tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, benar-benar asli serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang disusun. Ini menyangkut kredibilitas dari sumber-sumber tersebut.Usaha ini semua disebut kritik sejarah. Semua sumber mempunyai aspek ekstern dan aspek intern, oleh karena itu kritik sejarah bisa dibedakan menjadi kritik intern dan kritik ekstern.Kritik ekstern bertugas mempermasalahkan kesejatian bahan atau mempersoalkan apakah sumber itu merupakan sumber sejati yang dibutuhkan. Kritik intern bertugas mem-permasalahkan kesejatian isi atau bertalian dengan persoalan: apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kritik ekstern terutama bertujuan menjawab tiga pertanyaan pokok yang menyangkut sumber. 1. Apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki, di mana sejarawan ingin mengetahui /meyakinkan diri apakah sumber itu asli atau palsu. 2. Apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tiruan, yang mana terutama menyangkut sumber-sumber kuno di mana satu-satunya cara untuk memper-banyak atau mengabadikan naskah adalah dengan menyalin. Dalam menyalin inilah ada kemungkinan terjadi perubahan dari dokumen aslinya. 3. Apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah. Ini menyangkut utuh atau tidaknya sumber, artinya mempertanyakan kondisi fisik sumber (rusak, retak, robek, dll.) (Notosusanto, 1971: 20; Widja, 1988: 21-22). Kritik intern mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai menentukan, bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari.Kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya. Buktinya diperoleh dengan cara: (1) penilaian intrinsik daripada sumber-sumber; (2) membanding-bandingkan kesaksian daripada berbagai sumber (Notosusanto, 1971:43). Penilaian intrinsik sumber dilakukan dengan dua cara, yakni menentukan sifat sumber dan menyoroti pengarang atau pembuat sumber. Harus dapat diidentifikasi suatu sumber apakah bersifat rahasia atau tidak, bersifat sakral atau profan.Pengarang atau pembuat adalah orang yang memberikan informasi mengenai masa lampau melalui bukti yang sampai kepada kita.Untuk itu, harus mempunyai kepastian bahwa kesaksiannya dapat dipercaya. Untuk memastikan kesaksian dari pengarang atau pembuat dilakukan dengan mengajukan dua pertanyaan.Pertama, apakah ia mampu untuk memberikan kesaksian? Kemampuan ini antara lain berdasarkan kehadirannya pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Kemampuan itu bergantung pula pada keahliannya, karena, misalnya, keterangan seorang prajurit mengenai jalannya sebuah rapat staf divisi, tentu perlu disangsikan nilainya.Kedua, apakah ia mau memberikan kesaksian yang benar? Ini menyangkut kepentingan si pengarang atau pembuat terhadap peristiwa itu. Harus diketahui, apakah ia mempunyai alasan untuk menutup-nutupi sesuatu peristiwa atau untuk melebih-lebihkannya. Proses kedua daripada kritik intern, yaitu membanding-bandingkan kesaksian berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan “menjejerkan” kesaksian dari sumber-sumber. Untuk itu proses ini dapat dianalogkan dengan upaya seorang hakim di pengadilan dalam memeriksa saksi-saksi. Akan tetapi, sejarawan bukan sebagai hakim semata, ia juga sebagai jaksa dan pembela sekaligus.
  • Interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah adalah kegiatan mensintesakan fakta-fakta yang diperoleh dari analisis sumber. Analisis sendiri berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Dalam melakukan interpretasi keduanya tidak dapat dipisahkan. Sintesis adalah upaya menyusun/menyatukan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama teori-teori disusunlah fakta-fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 1999: 64). Seperti dicontohkan Kuntowijoyo (1995) sebagai berikut.Fakta pertempuran; Fakta rapat-rapat; Fakta mobilisasi massa; Fakta penggantian pejabat; Fakta pembunuhan; Fakta orang-orang mengungsi; Fakta penurunan dan pengibaran bendera. Dari fakta-fakta itu kemudian muncul interpretasi bahwa telah terjadi revolusi. Dengan demikian pernyataan revolusi merupakan interpretasi peneliti setelah fakta-fakta dikelompokkan menjadi satu. Kemampuan untuk melakukan sintesis hanyalah mungkin kalau peneliti mempunyai konsep, yang diperolehnya dari pembacaan, dan karena itu pula interpretasi atas data yang sama sekalipun memungkinkan hasilnya bisa beragam (Abdurrahman, 1999: 64). Walsh (1970) mengungkapkan, bahwa ada empat faktor yang melatar-belakangi perbedaan interpretasi sejarawan. Pertama, kecenderungan pribadi (personal bias), yaitu rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Tentu banyak hal yang menyebabkan sejarawan atau siapa saja yang terlatih melakukan studi sejarah untuk menyukai atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Baik secara individu maupun kelompok. Idealnya sejarawan bebas dari kecenderungan pribadi, sehingga ia mampu menempatkan diri untuk mengambil jarak yang dapat membawanya pada sikap netral. Sikap yang tidak menyukai pelaku sejarah menyebabkan sejarawan mempunyai pertimbangan yang tidak memuaskan pada pelaku sejarah atau pada konstelasi zaman pada waktu itu. Kalau ini terjadi berarti sejarawan tidak bisa mengendalikan perasaan dan sikap semacam itu seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam karya sejarahnya. Apabila seorang sejarawan telah terjebak pada rasa kagum pada pelaku sejarah tertentu, akibatnya ia akan membuat kisah sejarah terpusat pada ide-ide dan tindakan tokoh pujaannya, yang ia gambarkan sebagai faktor yang menentukan bagi konstelasi zaman pada waktu itu. Sebaliknya ahli sejarah yang lain kebetulan mempunyai perasaan anti pati yang kuat pada pelaku sejarah yang sama, maka dalam kisah sejarah yang kedua ini pelaku sejarah dilukiskan negatif, penuh ketidaksetiaan atau jahat atau tidak efektif. Kedua, prasangka kelompok (group prejudice), yaitu anggapan-anggapan yang berkaitan dengan masuknya seorang ahli sejarah menjadi anggota dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat oleh sejarawan yang menjadi anggota atau simpatisan kelompok tertentu sulit dideteksi, karena pandangan-pandangan kelompok itu telah diusahakan untuk diberi landasan-landasan rasional, sehingga menampilkan prasangka kelompok tertentu pada suatu karya sejarah dianggap sama saja dengan menampilkan keyakinan rasional. Pada beberapa hal prasangka kelompok mempunyai persamaan dengan kecenderungan pribadi, tetapi ada perbedaan. Kecenderungan pribadi banyak bergantung pada selera individu, tetapi prasangka kelompok dapat berasal dari watak/karakter/ideologi kelompok. Jadi di sini bukan masalah kecenderungan lagi melainkan masalah prinsip. Ketiga, teori teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah atau penafsiran berlainan tentang fakta sejarah (conflicting theories of historical interpretation), yaitu tafsiran yang berlainan mengenai apa yang sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini patut diperhatikan bahwa ada teori yang telah diterima secara universal, karena teori penafsiran telah mendapat pengakuan di antara para ahli, di mana teori tersebut dianggap konklusi empiris yang tersusun di atas dasar yang kokoh dan didahului oleh penelitian-penelitian mendalam terhadap fakta-fakta dalam perkembangan sejarah. Namun demikian, masih saja terdapat kemungkinan bagi melihatnya unsur subjektivitas pada teori penafsiran ini, karena pada kenyataan tidak jarang suatu teori diberi kepercayaan yang berlebih-lebihan oleh seorang sejarawan, sampai-sampai cenderung untuk mempertahankan walaupun ia berhadapan dengan bahan bukti yang menolak teorinya. Terhadap teori-teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah ini harus lebih hati-hati, sebab terhadap kecenderungan pribadi dan prasangka kelompok masih ada kemungkinan besar untuk mengatasinya dengan cara menekan kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Akan tetapi, tidak mungkin menganjurkan pada sejarawan untuk melepaskan semua teori-teori penafsiran, karena memang diperlukan bekal latar belakang teori dalam rangka menjelaskan suatu peristiwa. Keempat, pandangan filsafat yang berbeda (underlying philosophical conflicts), yaitu perbedaan dalam keyakinan moral dan metafisis. Keyakinan moral berarti penilaian-penilaian yang diberikan oleh sejarawan ke dalam pengertian mereka tentang masa lampau. Sedang pengertian metafisis merupakan pengertian teoretis tentang hakikat manusia dari tempatnya di dalam alam semesta dengan mana penilaian itu dihubungkan. Kedua-keduanya saling terikat erat walaupun pendukung-pendukungnya tidak menyadarinya secara terbuka (Widja, 1988:44). Sejarawan mengkaji masa lampau dengan ide-ide filosofisnya dan dengan sendirinya ini menentukan cara mereka menafsirkan masa lampau tersebut, sehingga menghasilkan penafsiran sejarah yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan-perbedaan pandangan filsafatnya. Jadi masalahnya di sini ialah apabila mau menghilangkan/menekan pandangan filsafat yang berbeda-beda berarti sama dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan filosofis itu sendiri, sesuatu yang sulit dibayangkan dalam hubungannya dengan karya sejarah. Berkaitan dengan subjektivitas dan objektivitas dalam sejarah, Poespoprodjo (1987) mengingatkan, bahwa subjektivitas mempunyai pengertian lain dan tidak selalu negatif, berbeda dengan subjektivistik dan subjektivisme. Subjektivitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan subjek dan halal hukumnya. Subjektivistik lebih mengarah pada segala sesuatu yang diserahkan pada kesewenangan subjek, sedang subjektivisme berarti objek dipandang sebagai suatu kreasi (tidak dipandang sebagaimana mestinya). Dalam hal ini objek seharusnya dipandang dengan kacamata totalitas akal budi. Pada taraf yang ideal seorang sejarawan seharusnya tidak dihinggapi subjektivistik ataupun subjektivisme. Walaupun sejarah tidak mungkin objektif (menurut kriteria objektif mutlak), tetapi penulisan sejarah didasarkan atas aturan atau metodologi yang menjamin keobjektifannya. Ilmu sejarah mengembangkan ceritera tersendiri untuk mengukur sejauh mana pengkajiannya dinyatakan berhasil dan sejauh mana pengkajian itu gagal mencapai tujuannya. Selanjutnya perlu disadari bahwa objektivitas yang berlebihan, khususnya bila maksudnya tidak pada kejujuran biasa atau keengganan menyatakan pendapat yang tegas, tidak diinginkan dalam sejarah. Dengan kata lain, pengetahuan tentang masa lampau tidak bertambah, apabila sejarahnya ditulis secara ragu-ragu (Frederik dan Soeroto, 1982) . Upaya sejarawan untuk menampil-kan pelaku sejarah secara jujur dan terbuka makin jauh dari objektif dan kemungkin-an akan menimbulkan kekacauan secara politis maupun ilmiah. Kalau sejarah tidak mungkin objektif secara mutlak, lantas bagaimana cara-nya untuk menghindari subjektivitas berlebihan dan agar sejarawan tidak terjebak dalam subjektivististik dan subjektivisme? Untuk itu Poespoprodjo (1987) menyaran-kan agar: (1) sejarawan terus menerus belajar agar kapasitas intelektualnya bertambah kaya. Luasnya bidang yang digarap sejarawan, jika sejarawan tidak peka terhadap bermacam ragam hal yang berasal dari berbagai bidang sektor kehidupan, maka sejarah akan menyedihkan; (2) sejarawan harus selalu memperhatikan kelengkapan kejiwaannya, hal ini penting agar sejarawan tidak (a) dipermainkan oleh prasangka, (b) dibutakan oleh konsepsi, (c) diperbudak oleh kesewanangan. Sutrasno (1975) berpendapat hampir sama, yaitu (1) sejarawan harus mengakui dengan terus terang segala kekurangan dan segala kemungkinan sifat subjektif dari penulisan tersebut; (2) dengan demikian pembaca dapat meneropong dan mempelajari lebih objektif.
  • Historiografi. Historiografi berasal dari history (sejarah) dan graphy (melukiskan, mencitra, menggambarkan). Historiografi berarti melukiskan atau menggambarkan sejarah atau pengertian yang lebih umum adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah adalah usaha merekonstruksi masa lampau untuk menjawab pertanyaan pokok yang terlebih dahulu dirumuskan. Penulisan tanpa adanya penelitian tidak lebih dari rekonstruksi tanpa pembuktian. Abdullah (1985:xv) menyatakan, bahwa penulisan adalah puncak segala-galanya. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah, yaitu histoire-recite (sejarah sebagaimana dikisahkan) yang mencoba menangkap dan memahami histoire-realite (sejarah sebagaimana terjadinya). Hasil pengerjaan sejarah yang akademis atau kritis berusaha sejauh mungkin mencari kebenaran historis dari setiap fakta. Model penulisan sejarah dapat menggunakan dua pendekatan.Pendekatan pertama, yaitu pendekatan diakronik (memanjang dalam waktu) dan sinkronik (meluas dalam ruang) (Kuntowijoyo, 1995:115). Karya-karya sejarah pada galibnya menggunakan pendekatan diakronik atau dengan kata lain bersifat kronologis (urut waktu). Namun, pendekatan sinkronik juga bisa digunakan dalam penulisan sejarah. Contoh karya sejarah dengan pendekatan sinkronik, yaitu Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura (1850 – 1940) oleh Kuntowijoyo. Dalam melakukan pemaparan, penulis sejarah sebaiknya memerhatikan hal-hal berikut. 1. Memiliki kemampuan mengungkapkan dengan menggunakan bahasa secara baik. Misalnya, memperhatikan aturan atau pedoman bahasa Indonesia yang baik dan memilih kata serta gaya bahasa yang tepat untuk mengungkapkan maksud. 2. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum. 3. Diperlukan pola penulisan atau sistematika penyusunan dan pembahasan agar mudah diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. 4. Pemaparan harus argumentatif, artinya usaha peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau didasarkan bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap, dan detail fakta yang akurat (Hasan Usman dalam Abdurrahman, 1999: 67-68). Menurut Kartodirdjo (1992: 60-62) penulisan sejarah harus mengikuti beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis, dari awal sampai akhir. 2. Dari kelompok fakta (peristiwa) perlu ada penentuan fakta kausal (penyebab), fakta (peristiwa), dan fakta akibat. Sering ada juga multikausalitas atau kondisi-kondisi dari situasi yang menciptakan “kemasakan” situasi bagi terjadinya peristiwa. 3. Bila uraian berupa deskriptif-naratif, maka perlu ada proses serialisasi, ialah mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip di atas. 4. Dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara simultan (bersama) sudah barang tentu dituturkan secara terpisah. 5. Apabila satu peristiwa sangat kompleks, terjadi atas banyak kejadian kecil, maka perlu diseleksi mana yang perlu disoroti karena dipandang penting. 6. Unit waktu dan unit ruang dapat dibagi-bagi atas sub-unit tanpa menghilangkan kaitannya atau dalam kerangka umum suasana terjadinya. 7. Untuk memberi struktur kepada waktu, maka perlu dilakukan priodisasi (pembabakan) waktu berdasarkan kriteria tertentu, seperti ciri-ciri khas yang ada pada periode tertentu. 8. Suatu peristiwa dengan lingkup waktu dan ruang yang cukup besar sering memerlukan pembabakan atas episode-episode, seperti: gerakan sosial, mengalami masa awal penuh dengan keresahan sosial, munculnya pemimpin dan ideologi, masa akselerasi konflik, konfrontasi, dan masa reda. 9. Perkembangan ekonomi sering memperlihatkan garis pasang-surut, semacam gelombang yang lazim disebut konjungtur. Di samping itu, perubahan sosial makan waktu lebih lama sebelum tampak jelas perubahan strukturalnya. Perubahan yang radikal, total, dan mendesak lebih tepat disebut revolusi. Perkembangan historis mempunyai iramanya sendiri, secara esensial berbeda dengan perkembangan evolusioner menurut teori evolusi. 10.Dalam perkembangan metodologi sejarah mutakhir ternyata pengkajian sejarah tidak lagi semata-mata membuat deskriptif-naratif, tetapi lebih banyak menyusun deskrispsi analisis.[gs]

Related Posts: