Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan - Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat kacau. Terjadi inflasi yang parah yang disebabkan oleh beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali. Selain itu, adanya blokade dari pihak Belanda semakin menyulitkan ekonomi Indonesia. Dengan adanya blokade tersebut, barang-barang dari RI tidak dapat diekspor. Belanda berharap terjadi kegelisahan sosial, inflasi yang tinggi, dan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan rakyat.
Pemerintah RI berusaha untuk menebus blokade Belanda tersebut. Upaya politis yang dilakukan adalah pemberian bantuan beras kepada India sebanyak 5000 ton karena negara tersebut sedang ditimpa bahaya kelaparan. Sebagai imbalannya, pemerintah Indonesia akan menerima bahan pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat. Pemberian bantuan beras ini menunjukkan adanya solidaritas antara sesama bangsa Asia yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Antara Indonesia dan India kemudian tumbuh sikap saling membantu. Negara India terlibat secara aktif dalam perjuangan diplomasi Indonesia dalam forum internasional.

Penyelenggaraan Konferensi Ekonomi Indonesia
Dalam menanggulangi masalah ekonomi perintah RI juga menempuh tindakan yang bersifat konseptual. Usaha-usaha tersebut direalisasikan oleh pemerintah pada bulan Februari 1946 dengan diselenggarakannya Konferensi Ekonomi Indonesia yang pertama. Adapun tujuan konferensi tersebut adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi negara yang bersifat yang mendesak yang antara lain masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta masalah status dan administrasi pengelolaan perkebunan-perkebunan. Konferensi Ekonomi ke-2 diselenggarakan di Kota Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ini  memiliki ruang lingkup lebih luas. Masalah yang dibahas adalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga kerja.
Pembentukan Badan Perancang Ekonomi
Setelah diadakannya konferensi ekonomi ke-2, pemerintah tetap berusaha memecahkan masalah ekonomi nasional. Atas inisiatif Menteri Kemakmuran, A.K. Gani maka tanggal 19 Januari 1917 dibentuk Badan Perancang Ekonomi. Badan ini merupakan badan yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Selain itu, badan ini juga bertugas untuk mengkoordinasi dan merestrukturisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGN dan PPN. Sesudah Badan Perancang Ekonomi bersidang, Menteri A.K. Gani kemudian mengumumkan rancangan pemerintahan tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Pelaksanaan Rencana Kasimo
Karena perekonomian Indonesia sangat bergantung pada produksi pertanian, maka bidang ini dijalankan kembali. Oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo diturunkan Rencana Produksi Tiga Tahun (1948-1950), yang lebih terkenal dengan nama Kasimo Plan. Kasimo Plan adalah usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang prkatis. Isi dari Kasimo Plan antara lain:
  • Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 287.277 hektare.
  • Melakukan intensifikasi pertanian di Jawa dengan menanam bibit unggul.
  • Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
  •  Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit.
  • Pelaksanaan transmigrasi bagi penduduk Jawa.
  • Kebijakan Moneter
Oeang Republik Indonesia (ORI)
Sejak akhir pemerintahan pendudukan Jepang sampai awal masa kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia mengalami kehancuran. Pada saat itu, inflasi yang hebat menimpa Negara Republik Indonesia yang baru saja lahir. Sumber inflasi tersebut adalah beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Jumlah ini semakin bertambah ketika sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu diedarkan uang cadangan berjumlah 2,3 milyar guna membiayai operasi-operasi militer dan menggaji pegawai dalam rangka mengembalikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.
Pada tanggal 6 Maret 1946, panglima sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang Jepang. Pemerintah Indonesia menolak penggunaan uang itu dan menyatakan bahwa uang NICA bukan alat pembayaran yang sah di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan ORI untuk menggantikan uang kertas Jepang yang sudah sangat merosot nilainya.
Program Pinjaman Nasional
Pemerintah RI berjuang keras untuk mengatasi kesulitan moneter dengan melakukan pinjaman nasional. Dengan mendapat persetujuan dari Badan Pekerja Nasional Indonesia, menteri keuangan, Surahman melakukan pinjaman nasional berdasarkan UU No.4/1946. Besarnya pinjaman ini direncanakan berjumlah 1 milyar yang dibagi atas dua tahap dana akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam jangka 40 tahun. Guna mengumpulkan dana dari masyarakat, maka pada bulan Juli 1946 seluruh penduduk di Jawa dan Madura diwajibkan untuk menyetorkan uangnya ke bank-bank tabungan pos dan rumah pegadaian. Pada pinjaman tahap pertama berhasil dikumpulkan sejumlah 500 juta. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses dan merupakan salah satu indikator yang menunjukan usaha pemerintah mendapat dukungan dari rakyat.
Pengurangan Defisit Anggaran
Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, situasi perekonomian Indonesia tetap belum pulih karena masih mewarisi keadaan ekonomi dan keuangan yang mengkhawatirkan. Pada waktu itu bangsa Indonesia harus menanggung hutang luar negeri Hindia-Belanda sebesar 1500 juta rupiah. Dan hutang dalam negeri sejumlah 2800 juta rupiah. Beban yang berat ini merupakan konsekuensi pengakuan kedaulatan. Difisit pemerintah pada waktu itu 5,1 milyar rupiah. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi defisit. Misalnya, dengan mengeluarkan pinjaman pemerintah dengan cara melakukan tindakan keuangan pada tanggal 20 Maret 1950.
Kebijakan Politik
  • Pembentukan KNIP. Dalam perkembangannya, kelompok pemuda yang dipimpin oleh Syahrir merasa tidak puas dengan sistem kabinet presidensial sehingga berusaha memengaruhi beberapa anggota KNIP lainnya untuk mengajukan petisi kepada Soekarno-Hatta. Isi petisi itu berupa tuntutan pemberian status MPR kepada KNIP. Karena petisi itu, KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Okterber 1945. Atas desakan sidang KNIP tersebut, wakil presiden Moh.Hatta mengeluarkan maklumat No.X tahun 1945 yang menetapkan bahwa KNIP sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif, ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari sehubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan kerja yang dipilih diantara mereka yang bertanggungjawab kepada KNIP. Badan pekerja KNIP akhirnya dibentuk dan diketuai oleh Sutan Syahrir dengan wakilnya Amir Syarifudin. Selanjutnya, disetiap ibukota provinsi didirikan komite nasional daerah. Pada awalnya, KND bertugas sebagai pembantu kepala pemerintahan provinsi, yaitu Gubernur. Namun dengan adanya perubahan fungsi KNIP menjadi badan legislatif yang dipimpin oleh Kepala Daerah. Badan ini juga berfungsi sebagai badan eksekutif dengan jumlah anggota 5 orang.
  • Pendirian Partai-partai Politik. Sebagai suatu negara yang baru merdeka, RI dihadapkan oleh masalah bagaimana cara menampung atau menyalurkan berbagai ideologi yang berkembang dalam masyarakat ke dalam suatu bentuk partai politik. Pada awalnya pemeritah berencana mendirikan sebuah partai tunggal yang akan diberi nama partai nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam rapat tanggal 22 Agustus 1945, PPKI telah mengambil suatu keputusan untuk mengadakan persiapan guna penyusunan sebuah partai tunggal tersebut. Namun, rencana untuk mendirikan partai tunggal ini dibatalkan. Kemudian pada tanggal 3 Nopember 1945, pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat tentang pembentukan partai-partai politik. Secara lengkap, isi Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh.Hatta sebagai berikut. Pemerintah mendorong timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah disusun sebelum pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari.. Selanjutnya lahirlah partai-partai politik seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang dipimpin oleh Dr. Soekirman Wiryo Sanjoyo, Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Moh.Yusuf, Partai Buruh Indonesia yang dipimpin oleh Nyono, Partai Rakyat Jelata yang dipimpin Sutan Dewanis, Partai Kristen Indonesia yang dipimpin oleh Probo Winoto, Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarisfudin, Partai Rakyat Sosialis yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, Partai Khatolik Republik Indonesia yang dipimpin oleh I.J.Kasimo,Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia yang dipimpin oleh J.B.Assa, Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Sidik Joyo Sukarto.
  • Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945. BPKNIP mengeluarkan pengumuman No.5 tanggal 11 Nopember 1945 tentang pertanggungjawaban menteri kepada perwakilan rakyat. Dalam pemikiran saat itu, KNIP diartikan sebagai MPR. Sementara BPKNIP disamakan dengan DPR. Jika demikian secara tidak langsung BPKNIP dengan mengelurkan pengumuman tersebut telah meminta peralihan pertanggungjawaban menteri-menteri dari presiden ke BPKNIP. Namun, presiden Soekarno justru menyetujui usul tersebut dan mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945. Dengan persetujuan tersebut, sistem kabinet presidensial dalam UUD 1945 telah diamandemen begitu saja menjadi sistem kabinet parlementer. Ini terbukti setelah BP KNIP mencalonkan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri akhirnya kabinet presidensial Soekarno-Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Syahrir menjadi perdana menteri pertama.
  • Pemindahan Ibukota RI ke Yogjakarta. Menjelang akhir tahun 1945 keamanan kota Jakarta semakin memburuk tentara Belanda semakin merajalela dan berbagai aksi teror meningkat. Mengingat situasi yang semakin memburuk, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta pada tanggal 4 Januari 1946 memutuskan pindah ke Yogyakarta yang kemudian dijadikan sebagai Ibu Kota Negara RI.
  • Pelaksanaan Konferensi Meja Bundara. Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dilaksanakan. Delegasi Indonesia diketuai oleh Moh.Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dan delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen. Sebagai penengah adalah UNCI diwakili oleh Chrichley (Australia).
Dalam perundingan tersebut, dicapai kesepakatan antara lain :
  1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
  2. Dibentuk Uni Indonesia Belanda.
  3. RIS mengembalikan hak milik Belanda memberikan izin baru terhadap perusahaan Belanda di Indonesia.
  4. RIS membayar hutang-hutang pemerintah Hindia-Belanda.
  5.  Irian Barat ditunda penyelesaiannya dalam jangka waktu 1 tahun kemudian. Dengan disetujuinya hasil-hasil KMB, maka terbentuklah RIS.[gs]

Related Posts: