Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok Sebelum BPUPKI dibentuk, pada 16 Mei 1945 diadakan Kongres Pemuda Seluruh Jawa di Bandung. Prakarsanya adalah Angkatan Moeda Indonesia. Pesertanya utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa. Kongres menyerukan seluruh pemuda untuk bersatu dan bersiap melaksanakan proklamasi kemerdekaan.
Kongres menghasilkan dua resolusi:
  1. Semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda, dipersatukan di bawah pimpinan nasional.
  2. Mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.
Walaupun demikian, kongres pun menyatakan dukungan kerjasama erat dengan pemerntah Jepang dalam usaha mencapai kemenangan akhir. Pernyataan ini tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang hadir, seperti utusan dari Jakarta yang dipimpin oleh Sukarni, Harsono Tjokroaminoto dan Chairul Saleh. Mereka menyiapkan gerakan pemuda yang lebih radikal melalui pertemuan rahasia pada 3 dan 15 Juni 1945. Pertemuan rahasia menghasilkan keputusan membentuk Gerakan Angkatan Baroe Indonesia. Tujuan gerakan:
  • Mencapai persatuan seluruh golongan masyarakat Indonesia
  • Menanamkan semangat revolusioner massa atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat
  • Membentuk negara kesatuan Republik Indonesia.
  • Mempersatukan Indonesia bahu membahu dengan Jepang, tetapi jika perlu gerakan itu bermaksud untuk “mencapai kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri”.
Para pemuda radikal dikutsertakan dalam Gerakan Rakyat Baru yang dibentuk berdasarkan hasil sidang Cuo Sangi In. Tujuannya untuk mengobarkan semangat cinta tanah air dan semangat perang. Susunan pengurus gerakan berjumlah 80 orang, terdiri dari penduduk asli Indonesia, bangsa Jepang, golongan Cina, Arab dan peranakan Eropa.
Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya dibentuk PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai) yang dipimpin Ir. Sukarno (ketua), Drs. Moh. Hatta ( wakil ketua), dan Mr. Ahmad Subardjo ( penasehat). Anggota PPKI terdiri dari perwakilan pulau-pulau:
  • Perwakilan Pulau Jawa berjumlah 12 orang yaitu: Ir Sukarno, Drs. Moh Hatta, dr. Radjiman Wedioningrat, Oto Iskandardinata, Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr Sutarjdo Kartohadikusumo , R.P Suroso, Prof.Dr.Mr. Supomo, Abdul Kadir Purubojo.
  • Perwakilan Pulau Sumatera berjumlah 3 orang, yaitu: dr Amir, Mr.Teuku Moh Hasan, Mr. Abdul Abas.
  • Perwakilan Pulau Sulawesi berjumlah 2 orang, yaitu: Dr.G.S.S.J. Ratu Langie , Andi Pangeran.
  • Perwakilan Pulau Kalimantan berjumlah 1 orang yaitu A.A. Hamidhan
  • Perwakilan Sunda Kecil (Nusatenggara) berjumlah 1 orang: Mr. I Gusti Ketut Pudja
  • Perwakilan Maluku berjumlah 1 orang: Mr. J. Latuharhary\
  • Perwakilan golongan Cina berjumlah 1 orang: Drs Yap Tjwan Bing.
Anggota PPKI ditambah enam orang tanpa ijin pihak Jepang, yaitu: Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumatri dan Ahmad Subardjo.
Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa PPKI tidak hanya dipilih oleh pejabat di lingkungan Tentara Keenambelas, tetapi juga oleh Jenderal Besar Terauci yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Dalam rangka pengangkatan PPKI itulah, Jenderal Besar Terauci memanggil Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat ke markas besarnya di Dalat, Vietnam Selatan. Ketiganya berangkat dari Jakarta pada 9 Agustus 1945 dan bertemu Terauci pada 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu Terauci menyampaikan keputuasan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada PPKI. Pada 14 Agustus 1945 ketiganya kembali ke tanah air dan tidak mengetahui bahwa pemerintah Jepang sudah menyerah kalah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945.
Pada pukul 4 sore Sutan Syahrir menemui Hatta di rumahnya untuk memberitahukan berita tentang kekalahan Jepang. Ia mendesak pelaksanaan proklamasi secepatnya. Bung Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sutan Sjahrir dan mengajaknya ke rumah Ir Sukarno. Sukarno menolak permintaan Sjahrir dan menegaskan bahwa dirinya hanya bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan setelah rapat PPKI. Pendirian Soekarno dan Hatta sangat berbeda dengan golongan pemuda yang mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya.
Golongan pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB. Rapat yang dipimpin Chairul Saleh ini menghasilkan keputusan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri sehingga tidak dapat digantungkan kepada orang atau kerajaan lain.
Wikana dan Darwis mendapat tugas menyampaikan keputusan tersebut kepada Sukarno. Malam itu juga jam 22.30 keduanya bertemu Sukarno di kediamannya, Jalan pegangsaan Timur, No. 56 Jakarta. Mereka terlibat dalam perdebatan yang dihadiri para tokoh golongan tua seperti: Drs. Moh. Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Mr. Ahmad Subardjo dan Iwa Kusumasumantri.
Sekitar pukul 12.00 kedua utusan meninggalkan rumah Sukarno dengan diliputi perasaan kesal. Mereka memberitahukan penolakan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dalam rapat, golongan pemuda memutuskan untuk mengamankan Sukarno dan Hatta ke luar kota Jakarta. Shudanco Singgih mendapatkan kepercayaan melaksanakan rencana tersebut dengan bantuan Cudanco Latief Hendraningrat yang sedang menggantikan Daidanco Kasman Singodimedjo karena bertugas ke Bandung. Pada pagi hari 16 Agustus 1945 mereka membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di pantai utara Kabupaten Karawang.
Sementara itu di Jakarta para anggota PPKI bersiap rapat pada 16 Agustus di gedung Pejambon 2. Ahmad Subardjo menanyakan keberadaan Sukarno dan Hatta kepada Wikana yang memberitahu bahwa Sukarno dan Hatta berada di Rengasdengklok.
Jusuf Kunto dari golongan pemuda mengantar golongan tua ke Rengasdengklok. Mereka tiba pukul 17.30 WIB. Selanjutnya Ahmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan ini golongan pemuda bersedia memulangkan Sukarno dan Hatta ke Jakarta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan.[gs]