Kehidupan Politik Indonesia di Awal Kemerdekaan

Kehidupan Politik Indonesia di Awal KemerdekaanDengan disetujuinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949 maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS ternyata tidak bertahan lama karena tidak mendapat dukungan dari rakyat dan sebagian besar anggota Kabinet RIS adalah orang-orang Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara. (UUDS) 1950. Pada waktu negara kita menganut sistem demokrasi parlementer dalam pelaksanaan demokrasi liberal (1950 - 1959) terdapat tujuh buah kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga rata-rata setiap terjadi pergantian kabinet. Oleh karena tiap-tiap kabinet  tidak berumur panjang, maka programnya tidak dapat dilaksanakan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan instabilitas baik di bidang politik, sosial, maupun keamanan.
Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal :
1.  Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
  • Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
  • Konsolidasi dan menyernpurnakain susunan pemerintahan
  • Menyempurnakan organisasi angkatan Perang
  • Mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat
  • Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat
2.Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)
  • Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai recana untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
  • Mengusahakan kemakmuran rakyat
  • Mempersiapkan pemilihan umum
  • Mempersiapkan undang-undang perburuhan
  • Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
  • Memperjuangkan Irian Barat
3.Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 2 Juni 1953)
  • Melaksanakan pemilihan umum
  • Memajukan tingkat penghidupan rakyat
  • Mengatasi keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara
  • Melengkapi undang-undang perburuhan
  • Mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan pengajaran
  • Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, menyelesaikan hubungan Uni Indonesia - Belanda atas dasar negara merdeka dan meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat
4.Kabinet Ali Sastroamijoyo, 1 adalah sebagai berikut:
  • Program dalam negeri, mencakup soal keamanan, pemilu, kemakmuran dankeuangan, organisasi negara, dan perundang-undangan.
  • program luar negeri, meliputi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan pengembalian Irian Barat
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956)
Kabinet Ali I digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari masyumi, dengan programnya sebagai berikut :
  • Mengembalikan kewibawaan pemerintah
  • Melaksanakan pemilihan umum
  • Menangani masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi
  • Pengembalian Irian Barat
  • Melaksanakan kerja sama Asia - Afrika berdasarkan politik bebas aktif
Prestasi yang menonjol dari kebinet ini adalah:
  • Berhasil melaksanakan pemilu pertama bagi Indonesia
  • Pembubaran Uni Indonesia – Belanda
6.Kabinet Ali Sastroamijoyo 11 (20 Maret - 4 Maret 1957)
Program kabinet Ali Sastroamijoyo 11 adalah sebagai berikut
  • Pembatalan KMB
  • Pengembalian Irian Barat
  • Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
  • Meneruskan kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan KAA di Bandung tahun 1955.
7.Kabinet Juanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)
Kabinet A II digantikan oleh Kabinet Juanda. Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama “Panca Karya” antara lain sebagai berikut :

  • Membentuk Dewan Nasional
  • Normalisasi keadaan politik
  • Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
  • Perjuangan mengembalian Irian Barat
  • Memperingati pembangunan
Kabinet ini berakhlr dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 6 Juli 1959.[gs]

Related Posts: